Tanah Bumbu,“Kasus-kasus kekerasan ini seringkali tidak diberitakan, yang menyerupai fenomena gunung es. Hal tersebut disebabkan oleh stigma budaya patriarki, ketakutan, dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan perlindungan yang ada. Oleh karena itu Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan,” ucap M. Putu Wisnu Wardana, SE, M.Si, Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu.
Hal tersebut disampaikannya pada sosialisasi upaya menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan Pemkab Tanah Bumbu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), belum lama ini.
Erli Yuli Susanti, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu, mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak; terdapat 17.000 kasus kekerasan pada tahun 2023 dengan 70 persen korbannya adalah anak-anak.
“Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kekerasan tersebut. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong partisipasi aktif dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan tersebut,” kata Erli. (Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar